Legislator Dorong Perlindungan Hukum dan Regulasi Tata Niaga Komoditas Endemik Sumut

08-11-2024 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin Manurung, bersama tim saat (Kunspek) Baleg ke Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (7/11/2024). Foto: Anju/vel

PARLEMENTARIA, Medan – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung, mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap komoditas endemik khas Sumatera Utara (Sumut), seperti kemenyan, andaliman, dan kemiri. Menurutnya, komoditas-komoditas ini selama ini kurang mendapatkan perlindungan hukum dan regulasi yang memadai dalam tata niaga.


"Saat saya menemui petani komoditas khas di Sumut, seperti petani kemenyan, andaliman, dan kemiri, saya mendapatkan masukan bahwa mereka merasa komoditas ini dibiarkan dalam sistem tata niaga yang serupa dengan komoditas lain. Padahal, tanaman ini hanya tumbuh di daerah ini dan memiliki karakteristik khusus. Perlu ada regulasi yang mengatur tata niaga khusus untuk komoditas-komoditas khas ini," kata Martin kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Baleg ke Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (7/11/2024).


Martin menambahkan, tanpa perhatian khusus, komoditas khas ini berisiko punah, terutama jika petani tidak mendapatkan imbal hasil yang layak. Dengan harga yang rendah, petani enggan melanjutkan budidaya tanaman-tanaman tersebut. "Jika harga hasil panen terus rendah, generasi berikutnya mungkin tidak akan melanjutkan budidaya tanaman khas ini," ujarnya.


Politisi Fraksi Partai Nasdem ini juga menjelaskan bahwa beberapa tanaman endemik, seperti kemenyan, hanya bisa tumbuh di kawasan hutan dan tidak bisa dibudidayakan dalam bentuk kebun. Hal ini menambah tantangan bagi petani, karena aktivitas mereka sering kali berada di kawasan hutan yang dilindungi.


"Tanaman seperti kemenyan tumbuh di hutan, bukan di kebun. Jika berada di kawasan hutan yang dilindungi, tentu petani membutuhkan perlindungan hukum agar aktivitas mereka sah dan terlindungi," jelasnya.


Martin menekankan pentingnya regulasi yang dapat mendukung tata niaga komoditas endemik ini di seluruh Indonesia. Dengan adanya regulasi yang tepat, petani dapat lebih sejahtera dan tanaman-tanaman endemik dapat dilestarikan.


"Petani kemenyan, misalnya, membutuhkan perlindungan hukum untuk menjalankan aktivitas mereka. Saya rasa ini juga berlaku untuk tanaman endemik lainnya di daerah lain. Regulasi yang tepat sangat diperlukan untuk mendukung mereka," pungkasnya. (aas/aha)

BERITA TERKAIT
Revisi UU Minerba, Demi Kemakmuran Rakyat dan Penambangan Berkelanjutan
25-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi DPR RI, Edison Sitorus, menyampaikan pandangannya mengenai revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU...
RUU Minerba sebagai Revolusi Ekonomi untuk Masyarakat Bawah
23-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Aqib Ardiansyah menilai filosofi dasar dari penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat...
RUU Minerba: Legislator Minta Pandangan PGI dan Ormas soal Keadilan Ekologi
23-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid mengapresiasi masukan yang disampaikan Persatuan Gereja Indonesia (PGI) terkait...
RUU Minerba Jadi Perdebatan, Baleg Tegaskan Pentingnya Mitigasi Risiko
23-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Deputi Eksternal Eksekutif Nasional WALHI, Mukri Friatna, menyatakan penolakan terhadap wacana perguruan tinggi diberikan hak mengelola tambang...